JOMBANG | Bangkit Nusantara News.id –
Suasana Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang pada sepuluh hari terakhir Ramadan tampak lengang, namun aktivitas tetap berjalan. Meski tidak banyak pegawai yang terlihat, semangat kerja para insan pendidikan di Kabupaten Jombang masih terasa.
Upaya penulis bersama rekan media untuk menemui pimpinan tertinggi dinas tersebut tidaklah mudah. Setelah menunggu cukup lama di ruang pelayanan pengaduan dan pelayanan khusus, petugas menyampaikan bahwa kepala dinas masih mengikuti rapat. Selasa (17/03/2026)
Namun, perhatian justru tertuju pada sebuah tulisan yang terpampang di dinding belakang meja pelayanan. Kutipan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib itu berbunyi:
“Jangan mengawasi orang lain, jangan mengintai geraknya, jangan membuka aibnya, jangan menyelidikinya, sibuklah dengan diri kalian sendiri, perbaiki aib dan salahmu. Karena kelak kau akan ditanya (Allah) tentang dirimu sendiri, bukan orang lain.”
Pesan tersebut memantik beragam tafsir. Di satu sisi, ia mengandung nilai moral dan ajakan introspeksi diri. Namun di sisi lain, penempatannya di ruang pelayanan publik menimbulkan tanda tanya: apakah ini sekadar himbauan etika, atau justru pesan simbolik yang dapat dimaknai sebagai pembatas kritik?
Ketika dikonfirmasi kepada petugas jaga, jawaban yang diberikan justru menambah tanda tanya. “Yang penting dibaca saja, jangan tanya apa maksudnya,” ujar salah satu petugas, yang mengaku tidak mengetahui makna dari tulisan tersebut.
Situasi ini semakin menguatkan pertanyaan publik, terlebih jika dikaitkan dengan dinamika yang pernah terjadi di lingkungan dinas tersebut di masa lalu. Apalagi, penggunaan nama sahabat Nabi dalam kutipan itu dinilai sensitif jika tidak disertai penjelasan yang jelas.
Tak hanya itu, upaya konfirmasi lanjutan kepada pimpinan dinas juga menemui jalan buntu. Nomor seluler yang dihubungi tidak memberikan respons. Pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp pun tidak dibalas.
Minimnya respons ini menimbulkan kesan tertutup dan berpotensi memicu persepsi negatif di tengah masyarakat. Padahal, sebagai lembaga publik, keterbukaan informasi dan komunikasi yang responsif merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan.
Sementara itu, salah satu anggota Dewan Pendidikan Jombang, Abah Ikhsan, menyatakan akan menelusuri maksud dari pemasangan kutipan tersebut. Ia menilai penting adanya klarifikasi agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah publik.
Opini ini menjadi pengingat bahwa di era keterbukaan informasi, setiap simbol, tulisan, dan sikap komunikasi pejabat publik akan selalu menjadi sorotan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan, tetapi juga kejelasan.
Karena pada akhirnya, transparansi bukan sekadar kewajiban, melainkan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. (Pim)
