JEMBER, Bangkit Nusantara News.id – Hilangnya akses daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi dari situs resmi Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan tanda tanya di tengah publik. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Pro Garda Indonesia Bersatu (PROGIB) Jawa Timur yang meminta penjelasan terbuka sekaligus mendorong pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PROGIB Jatim menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung langkah evaluasi menyeluruh yang tengah dilakukan pimpinan baru BGN. Namun, penghapusan atau tidak dapat diaksesnya data SPPG dinilai berpotensi mengurangi transparansi dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional.
Menurut PROGIB Jatim, tertutupnya akses informasi tersebut dapat membuka peluang terjadinya pergantian yayasan pengelola SPPG tanpa pengawasan yang memadai. Situasi ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari proses evaluasi atau pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program.
Kekhawatiran tersebut muncul di tengah adanya perhatian publik terhadap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli titik layanan yang sedang menjadi sorotan aparat penegak hukum.
Sikap PROGIB Jatim juga sejalan dengan kebijakan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, yang menegaskan larangan bagi seluruh pegawai BGN untuk memiliki maupun terafiliasi dengan SPPG guna mencegah konflik kepentingan dalam pelaksanaan program.
Meski demikian, PROGIB Jatim menilai kebijakan tersebut harus diikuti dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Transparansi dinilai menjadi kunci agar proses evaluasi berjalan objektif dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
PROGIB Jatim juga mendorong pimpinan baru BGN untuk melibatkan akademisi, auditor independen, serta yayasan mitra yang memiliki rekam jejak baik dalam setiap tahapan evaluasi. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan dan terbebas dari kepentingan kelompok tertentu.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan MBG. Jika menemukan indikasi penyimpangan, praktik korupsi, atau ketidakwajaran, segera laporkan agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas perwakilan PROGIB Jatim.
Menurut mereka, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas program nasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh anak-anak, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat lainnya. (Hsn/BNN)
