JOMBANG | BANGKITNUSANTARANEWS. ID – Tirai misteri proyek rehabilitasi MI BU dan MTs di Jombang, makin hari makin terbuka. Investigasi lanjutan per Sabtu (7/2/2026) justru menghadirkan kejutan: proyek yang awalnya dikira bernilai ratusan juta, ternyata menelan anggaran hingga Rp2,5 miliar. Angka yang fantastis, meski sayangnya tak sefantastis keterbukaan informasinya.
Hingga hari kedua sidak, Satgas Investigasi Lintas Media masih menemukan pemandangan yang sama: tak ada papan proyek, tak ada direksi keet. Padahal, proyek ini bukan tambal sulam kecil-kecilan. Skala pekerjaannya cukup bikin kening berkerut, apalagi untuk ukuran sekolah di desa.
Rinciannya pun tidak main-main:
9 ruang kelas MI direhab total
4 ruang kelas MTs direhab total
2 ruang kelas MTs dibangun dari nol
Total ada 15 ruang kelas yang dikerjakan. Dengan volume sebesar ini, absennya papan proyek bukan lagi soal lupa pasang, tapi sudah mendekati dugaan pelanggaran UU Keterbukaan Informasi Publik. Kecuali memang papan proyeknya sengaja disamarkan, tentu saja.
Pernyataan makin menarik saat Ketua Yayasan Mambaul Ma’arif, Drs. Hadi Syaifudin, angkat bicara. Lewat sambungan WhatsApp, ia mengaku tidak tahu apa-apa soal proyek, pokoknya kami terima sudah jadi. Ungkapnya
“Saya tidak tahu proyek rehabilitasi ini. Pagu anggarannya berapa, siapa kontraktornya, siapa pengawasnya, saya tidak tahu,” ujarnya dengan nada datar. Sebuah pernyataan yang jujur, meski terdengar agak mustahil untuk ukuran seorang ketua yayasan.
Terkait sumber dana dari Kementerian Agama, Hadi menyebut hanya mendapat penjelasan dari Kemenag Kabupaten Jombang.
“Saya tidak mengetahui secara pasti nilai anggarannya, kami selaku yayasan hanya menjalankan,” tambahnya. Menjalankan apa, dan menjalankan ke mana, itu yang masih jadi tanda tanya.
Pernyataan tersebut tentu membuat tim investigasi dan publik mengernyitkan dahi. Bagaimana mungkin dana miliaran rupiah mengalir dan bangunan sekolah dirombak total tanpa sepengetahuan yayasan? Di titik ini, masyarakat mulai bertanya-tanya: ini benar-benar tidak tahu, atau tahu tapi memilih lupa?
Di sisi lain, keterangan dari mandor lapangan membuka babak baru. Pelaksana proyek kini dipastikan berada di bawah bendera PT Erajaya Wijaya. Yang bikin alis makin naik, pelaksana dan pengawas proyek ternyata berasal dari perusahaan yang sama.
“Pelaksana dan pengawas itu satu di PT Erajaya Wijaya,” ujar sang mandor. Sebuah pengakuan yang jujur, meski efeknya cukup membuat konsep pengawasan independen ikut runtuh.
Kondisi semacam ini jelas bertolak belakang dengan prinsip tata kelola proyek yang sehat. Tanpa pengawas eksternal, ditambah minimnya perlengkapan K3 di lapangan, kualitas bangunan bernilai miliaran rupiah ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan yang diawasi hanya rasa percaya diri sendiri.
Dengan nilai proyek mencapai Rp2,5 miliar, sikap tertutup dan saling lempar ketidaktahuan dari pihak sekolah maupun yayasan tentu mengundang kecurigaan. Kini publik menunggu langkah tegas Kemenag Jombang dan instansi terkait untuk turun tangan. Sebab jika dibiarkan, bukan tidak mungkin uang negara menguap… sementara bangunannya tinggal cerita. (Wds)
