Tulungagung, Bangkit Nusantara News.id – Di sudut Warung Kopi Gampir, suasana santai berubah menjadi ruang kritik tajam. Di tengah aroma kopi hitam dan kepulan asap rokok, Susetyo Nugroho—akrab disapa Mbah Yoyok—membuka lembaran APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. Temuan yang ia paparkan memantik tanda tanya besar soal transparansi anggaran daerah.
Sebagai Pelaksana Harian Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP), Mbah Yoyok menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan amanah publik yang wajib diawasi.
“APBD itu bukan sekadar angka, melainkan amanah rakyat. Kalau ada yang janggal, publik berhak tahu,” ujarnya, Minggu (03/04/2026).
Sorotan utama tertuju pada pengadaan playground dan hibah laptop untuk taman kanak-kanak (TK). Berdasarkan dokumen DPA dan Lampiran IIIB APBD Perubahan, anggaran tersebut disebut justru masuk dalam kategori Alat Permainan Edukatif (APE), bukan pada pos pengadaan utilitas maupun teknologi informasi.
“Ini sudah salah kamar,” tegasnya lugas.
Ia merinci, pengadaan playground tercatat senilai Rp16.325.000 per unit dengan total 68 sekolah penerima. Namun, terdapat 22 unit yang tidak jelas alamat penerimanya. Kondisi ini dinilai membuka celah ketidaktransparanan.
Tak hanya itu, pengadaan laptop hibah sebanyak 72 unit dengan harga Rp14.750.000 per unit juga menjadi perhatian. Menurutnya, spesifikasi dan merek harus dibuka secara detail agar tidak terjadi ketimpangan antara harga dan kualitas barang.
“Laptop itu harus diteliti spesifikasi dan merknya. Jangan sampai harga tinggi, kualitas rendah,” ujarnya.
Mbah Yoyok menekankan bahwa seluruh mekanisme pengadaan, mulai dari perencanaan hingga distribusi, wajib disampaikan secara terbuka kepada publik. Pasalnya, anggaran tersebut bernilai miliaran rupiah dan bersumber dari uang rakyat.
“Kalau uang rakyat dipakai, rakyat berhak mengawasi. Transparansi itu bukan pilihan, melainkan kewajiban,” tandasnya.
Dengan gaya kritis dan lugas, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan demokrasi di tingkat lokal melalui pengelolaan anggaran yang jujur dan akuntabel.
“APBD jangan jadi ruang gelap. Ia harus jadi cermin terang bagi rakyat Tulungagung,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai temuan tersebut. Publik kini menanti penjelasan terbuka demi memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. (Mln/Pim)
