NGANJUK, Bangkit Nusantara News.id – LSM GMBI Distrik Nganjuk Wilayah Teritorial (Wilter) Jawa Timur menyatakan sikap mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sikap tersebut disampaikan setelah sebelumnya GMBI Nganjuk menggelar pertemuan dan pembahasan bersama Satgas MBG Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Nganjuk, serta Ketua Paguyuban SPPG se-Kabupaten Nganjuk.
Sebagai lembaga sosial kontrol, GMBI menilai evaluasi menyeluruh terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
BGN Audit Seluruh Dapur MBG
Keputusan penghentian sementara Program MBG selama masa libur sekolah diambil Badan Gizi Nasional agar dapat dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur penyedia makanan bergizi atau SPPG.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa audit tidak hanya berfokus pada kelayakan fasilitas dapur, tetapi juga menyasar sistem operasional, alur kerja, hingga standar mutu penyajian makanan.
Selain itu, BGN juga akan melakukan pembenahan terhadap sistem pendataan agar seluruh penerima manfaat benar-benar sesuai sasaran.
“Kami manfaatkan momen libur sekolah untuk menghentikan sementara dan mengaudit semua dapur. Tujuannya agar ke depannya program berjalan lebih teratur dan berkualitas,” ujar Agustina.
Menurut BGN, integrasi data yang akurat menjadi salah satu syarat utama agar Program MBG dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta mampu menjawab berbagai kritik maupun masukan dari masyarakat.
GMBI Dorong Audit Libatkan Auditor Independen
Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua LSM GMBI Distrik Nganjuk, Sugito, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pembenahan yang dilakukan pimpinan baru Badan Gizi Nasional.
Namun demikian, pihaknya berharap audit yang dilakukan tidak sekadar menjadi kegiatan administratif semata.
“Kami mendukung penuh langkah audit yang dilakukan BGN. Namun kami berharap audit terhadap seluruh SPPG tidak hanya dilakukan oleh pihak internal, melainkan juga melibatkan auditor independen agar hasilnya benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sugito.
Menurutnya, mekanisme pembiayaan auditor independen dapat dikomunikasikan bersama antara BGN, yayasan pengelola, maupun para mitra pelaksana sehingga tidak membebani salah satu pihak.
Sugito menilai keterlibatan auditor independen akan meningkatkan kredibilitas hasil pemeriksaan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa seluruh SPPG telah memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
Siap Awasi Seluruh SPPG di Nganjuk
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, GMBI Nganjuk akan mengerahkan seluruh anggotanya di tingkat kecamatan untuk memantau pelaksanaan Program MBG di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh SPPG menjalankan program sesuai ketentuan yang berlaku.
Sugito menegaskan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran, pihaknya akan melakukan verifikasi dan analisis sebelum melaporkannya kepada instansi yang berwenang.
“Saya akan menginstruksikan seluruh personel GMBI di setiap kecamatan untuk mengawasi jalannya program ini. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu melaporkannya kepada saya. Kami akan melakukan analisis dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait. Apabila terbukti melanggar, kami akan merekomendasikan agar SPPG tersebut disuspensi bahkan dicabut izin operasionalnya,” tegas Sugito.
Dorong Program MBG Semakin Berkualitas
GMBI menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis nasional yang memiliki manfaat besar bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaannya harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui audit menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, GMBI berharap kualitas layanan SPPG semakin meningkat sehingga manfaat Program MBG benar-benar dapat dirasakan masyarakat sesuai tujuan pemerintah.
Sebagai lembaga sosial kontrol, GMBI menegaskan akan terus mengawal implementasi Program MBG di Kabupaten Nganjuk agar berjalan sesuai aturan, bebas dari penyimpangan, dan memberikan manfaat maksimal bagi para penerima manfaat. (Alfan)
