SURABAYA | BANGKIT NUSANTARA NEWS.id – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa menggunakan pendekatan omnibus law menuai pandangan kritis. Doktor Sholihin Ruslie menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan konsep tersebut dalam penyusunan regulasi pemerintahan desa.
Solikin menilai penerapan omnibus law dalam regulasi desa perlu dikaji secara mendalam. Menurutnya, penyederhanaan sejumlah peraturan dalam satu kerangka regulasi tidak boleh mengorbankan sistem pengawasan dan mekanisme pengendalian kekuasaan di tingkat pemerintahan desa.
Persoalkan Kesesuaian Sistem Hukum
Solikin menjelaskan, konsep omnibus law lebih dikenal dalam tradisi pembentukan hukum negara-negara Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Sementara itu, Indonesia memiliki tradisi sistem hukum Eropa Kontinental.
Atas dasar tersebut, ia mempertanyakan relevansi penerapan pendekatan omnibus dalam penyusunan regulasi desa di Indonesia.
“Intinya, jangan hanya ikut-ikutan atau tiru-tiruan. Omnibus law itu sistem yang dikenal dalam tradisi hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Kita menganut tradisi hukum Eropa Kontinental. Karena itu, penerapannya harus dikaji secara serius,” tegas Solikin.
Menurutnya, persoalan bukan semata-mata menyederhanakan jumlah peraturan, melainkan bagaimana memastikan regulasi yang dihasilkan tetap memberikan batas kewenangan dan pengawasan yang jelas terhadap penyelenggara pemerintahan desa.
Khawatir Ruang Kekuasaan Kepala Desa Semakin Luas
Salah satu perhatian utama Solikin adalah potensi semakin luasnya ruang kewenangan kepala desa dalam membuat peraturan maupun keputusan di tingkat desa apabila penyatuan regulasi tidak disertai batasan dan mekanisme kontrol yang kuat.
Ia mengingatkan, selama ini terdapat sejumlah unsur pemerintahan desa yang memiliki fungsi dan kedudukan berbeda, mulai dari kepala desa, perangkat desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menurut Solikin, keberadaan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Kalau aturan dibuat terlalu sederhana tanpa pengawasan yang kuat, kepala desa bisa memiliki ruang lebih luas untuk membuat tafsir dan keputusan sendiri. Ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai kewenangan semakin besar, tetapi pengendaliannya justru semakin lemah,” ujarnya.
Ia menilai fungsi BPD dan perangkat desa tidak boleh dilemahkan dalam proses penyederhanaan regulasi. Sebaliknya, mekanisme pengawasan harus diperkuat agar kebijakan kepala desa tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
BPD Harus Tetap Menjadi Pengawas Pemerintahan Desa
Solikin juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara kepala desa dan BPD.
Menurutnya, keberadaan BPD bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan desa. Lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai ketentuan.
Ia mengingatkan, apabila regulasi omnibus justru membuka ruang kewenangan yang terlalu besar tanpa pengawasan efektif, potensi persoalan tata kelola pemerintahan desa dapat semakin sulit dikendalikan.
“Kalau sekarang ada kepala desa, perangkat desa, dan BPD, masing-masing memiliki fungsi. Itu penting untuk menjaga keseimbangan. Jangan sampai setelah aturan diomnibuskan, ruang pengawasan semakin sempit dan kepala desa justru semakin sulit dikontrol,” ungkapnya.
Jangan Hanya Mengejar Penyederhanaan Regulasi
Lebih lanjut, Solikin menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi tidak otomatis menjamin terciptanya pemerintahan desa yang lebih baik.
Menurutnya, pembentukan Raperda Omnibus Desa harus mempertimbangkan efektivitas pengawasan, kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan desa, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa penerapan pendekatan omnibus dalam regulasi nasional masih menjadi bahan evaluasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu berhati-hati sebelum menerapkannya pada pengaturan pemerintahan desa.
“Omnibus law itu memang membuat aturan menjadi lebih sederhana. Tetapi persoalannya, bagaimana pengendalian terhadap pejabat eksekutif? Jangan sampai kewenangannya semakin luas, sementara pengawasannya justru semakin lemah. Yang kita butuhkan adalah pemerintahan yang semakin terkendali, bukan semakin dibiarkan berjalan tanpa kontrol,” tegasnya.
Pemkab dan DPRD Diminta Tidak Mengabaikan Pengawasan
Pandangan kritis Solikin tersebut menjadi catatan penting dalam proses pembahasan Raperda Omnibus Desa di Kabupaten Jombang.
Sebelumnya, dalam pemberitaan RMOLJatim.id, akademisi FISIP Universitas Islam Majapahit, Dr. Ahmad Hasan Afandi, M.Si., menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemkab dan DPRD Jombang dalam menyederhanakan regulasi desa.
Namun, Hasan juga mengingatkan pentingnya penguatan fungsi BPD, transparansi APBDes, pengawasan aset desa, pencegahan konflik kepentingan, serta partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, perbedaan pandangan kedua narasumber tersebut memperlihatkan adanya perhatian yang sama terhadap tata kelola pemerintahan desa, meskipun berbeda dalam memandang pendekatan omnibus sebagai instrumen pembentukan regulasi.
Pemerintah Kabupaten Jombang dan DPRD perlu memastikan setiap materi Raperda dibahas secara terbuka, melibatkan pemangku kepentingan desa, serta menguji dampaknya terhadap pembagian kewenangan dan mekanisme pengawasan.
Sebab, regulasi desa bukan sekadar persoalan menyatukan sejumlah peraturan. Lebih dari itu, aturan tersebut harus mampu menjamin pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, demokratis, dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Jangan sampai atas nama penyederhanaan regulasi, pengawasan justru dipersempit dan kekuasaan semakin sulit dikontrol. (Red)














