banner 728x90

Akses Wartawan Muktamar NU ke-35 Dipertanyakan, Verifikasi Online Dinilai Belum Menjamin

Sejumlah wartawan mengaku telah terverifikasi melalui sistem daring PBNU, namun masih mengalami pengetatan akses saat hendak meliput Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang.

Pimred
Keamanan yang melarang media masuk arena muktamar (kanan) awak media menunjukkan ID Card yang di keluarkan panitia muktamar

JOMBANG – Akses awak media untuk memperoleh informasi dan melakukan peliputan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dipertanyakan.

Sejumlah wartawan yang mengaku telah menjalani proses verifikasi secara daring melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengalami kendala ketika hendak memasuki area kegiatan Muktamar, Jumat (28/8/2026).

banner 728x90

Para wartawan tersebut menyebut telah memperoleh verifikasi melalui sistem online yang disiapkan panitia. Namun, ketika hendak menjalankan tugas jurnalistik di lokasi, akses mereka disebut diperketat dan harus mengikuti ketentuan tertentu.

“Media ini kan sudah terverifikasi lewat online, yang dibuka oleh PBNU. Barangkali bisa diberikan penjelasan kenapa diperketat?” ujar salah seorang wartawan kepada panitia lokal di lokasi Muktamar.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang panitia lokal mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan terkait mekanisme verifikasi maupun akses media.

“Saya panitia lokal,” ujarnya singkat.

Ia kemudian menjelaskan bahwa kewenangan mengenai verifikasi media berada di pihak PBNU, khususnya bidang yang menangani verifikasi dan akses peliputan Muktamar.

“Yang punya kewenangan berarti PBNU, yang menangani bidang verifikasi,” katanya.

Awak media yang tertahan tidak bisa meliput acara di Muktamar NU 35

Kondisi tersebut membuat sejumlah wartawan mempertanyakan mekanisme akses peliputan, khususnya bagi media yang sebelumnya telah mengikuti proses verifikasi secara daring.

Keberadaan pers menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi kepada publik mengenai perkembangan Muktamar. Karena itu, kejelasan mekanisme verifikasi dan akses peliputan diperlukan agar kegiatan jurnalistik dapat berjalan secara profesional serta informasi mengenai forum organisasi dapat tersampaikan secara faktual dan berimbang.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari PBNU mengenai alasan pengetatan akses terhadap wartawan yang mengaku telah terverifikasi secara daring.

Bangkit Nusantara News.id masih berupaya memperoleh konfirmasi dari PBNU maupun panitia bidang media terkait mekanisme verifikasi serta ketentuan akses wartawan selama pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *