JOMBANG, Bangkit Nusantara News.id — Program revitalisasi 36 sekolah dasar negeri di Kabupaten Jombang dengan total anggaran sekitar Rp31,8 miliar menjadi perhatian. Bukan hanya soal pembangunan fisik sekolah, tetapi juga mengenai mekanisme keterlibatan konsultan dalam proyek yang menggunakan anggaran publik tersebut.
Sorotan mengemuka setelah adanya pengakuan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Jombang, Ahmad Jalalludin, yang sebelumnya menyatakan pernah mengenalkan personel konsultan kepada pihak sekolah yang membutuhkan jasa konsultasi.
Jalalludin membantah mengarahkan sekolah untuk menggunakan konsultan tertentu. Namun, ia mengakui pernah mengenalkan personel konsultan kepada sekolah yang tidak memiliki jaringan atau kontak konsultan. Ia juga menyatakan pengenalan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas jabatan resminya.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu titik yang menarik untuk ditelusuri.
Dalam penelusuran lapangan, muncul nama konsultan berinisial R yang disebut atau tercatat terlibat pada proyek revitalisasi SDN Pucangsimo 2, Kecamatan Perak, dan SDN Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Jombang.
Namun, hingga saat ini belum terdapat bukti independen yang dapat memastikan bahwa konsultan R memiliki hubungan dengan konsultan yang pernah dikenalkan oleh pejabat tersebut.
Dengan demikian, kemunculan nama R pada dua proyek tersebut belum dapat dijadikan bukti adanya pengaturan proyek.
Informasi mengenai dugaan adanya konsultan tertentu yang memperoleh akses melalui jaringan tertentu juga beredar di kalangan konsultan dan kontraktor.
Salah satu sumber menyebut nama konsultan berinisial AB dan menduga adanya jaringan tertentu di balik keterlibatan konsultan dalam proyek revitalisasi sekolah.
Namun, Bangkit Nusantara News.id belum memperoleh dokumen atau bukti independen yang dapat memastikan dugaan tersebut.
Nama AB karena itu tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam pengaturan proyek.
Keterangan sumber tetap harus ditempatkan sebagai informasi awal yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Di sinilah kerja jurnalistik menjadi penting: rumor harus diuji, dugaan harus diverifikasi, dan fakta harus dibuktikan.
Persoalan yang patut mendapat perhatian bukan sekadar apakah seorang pejabat pernah mengenalkan konsultan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah dalam kapasitas apa pengenalan tersebut dilakukan dan apa yang terjadi setelahnya.
Sekolah penerima program berada dalam lingkungan kelembagaan Dinas Pendidikan. Karena itu, ketika seorang pejabat dinas memperkenalkan penyedia jasa kepada sekolah, situasinya tidak dapat disamakan dengan rekomendasi dari orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan kelembagaan.
Pengenalan tersebut belum tentu merupakan pelanggaran.
Namun, kondisi tersebut tetap layak dijelaskan secara terbuka untuk menghindari persepsi konflik kepentingan.
Publik berhak mengetahui:
-
Apakah pengenalan konsultan merupakan bagian dari tugas resmi?
-
Jika bukan, mengapa pejabat tersebut melakukan pengenalan?
-
Apakah sekolah bebas memilih konsultan lain?
-
Apakah konsultan yang diperkenalkan kemudian mendapatkan pekerjaan?
-
Bagaimana mekanisme pemilihan konsultan dilakukan?
-
Apakah seluruh proses dapat dibuktikan melalui dokumen?
Pertanyaan tersebut bukan vonis.
Justru pertanyaan tersebut diperlukan agar pengelolaan uang negara tidak menyisakan ruang abu-abu.
Konflik kepentingan tidak selalu harus muncul dalam bentuk instruksi langsung.
Tidak harus ada kalimat, “Gunakan konsultan ini.”
Pengenalan, pemberian nomor kontak, mempertemukan pihak sekolah dengan penyedia jasa, atau memberikan rekomendasi dapat menjadi bagian dari rangkaian yang perlu diperiksa apabila kemudian berkaitan dengan proses pemilihan penyedia jasa.
Karena itu, yang harus diperiksa bukan satu tindakan secara terpisah.
Yang perlu dipetakan adalah seluruh rantainya:
pejabat → sekolah → konsultan → proses pemilihan → pekerjaan → pembayaran → pengawasan.
Jika rantai tersebut tidak memiliki hubungan khusus, penjelasan terbuka dapat menyelesaikan persoalan.
Namun apabila ditemukan pola berulang pada banyak sekolah, tentu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Program revitalisasi 36 SD negeri di Jombang memiliki nilai sekitar Rp31,8 miliar.
Untuk SDN Pucangsimo 2, alokasi anggaran disebut sekitar Rp1,233 miliar, sedangkan SDN Bakalanrayung sekitar Rp1,038 miliar.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa program revitalisasi bukan sekadar pekerjaan pembangunan biasa.
Ada uang publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Ada sekolah yang harus mendapatkan fasilitas layak.
Ada siswa yang membutuhkan ruang belajar aman dan nyaman.
Dan ada mekanisme pengadaan serta pengawasan yang harus dapat diperiksa.
Karena itu, transparansi bukan tambahan.
Transparansi adalah bagian dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Persoalan proyek revitalisasi juga tidak berhenti pada siapa konsultan yang digunakan.
Dalam penelusuran sebelumnya, terdapat pekerjaan di lingkungan sekolah yang tetap berlangsung ketika aktivitas siswa masih berjalan.
Aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian, termasuk penggunaan perlengkapan keselamatan pekerja yang disebut belum memadai di sejumlah lokasi.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di lapangan.
Jika konsultan dilibatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan atau pendampingan teknis sesuai ruang lingkup pekerjaannya, publik berhak mengetahui sejauh mana fungsi tersebut dijalankan.
Apakah mutu pekerjaan diperiksa?
Apakah spesifikasi teknis dipastikan sesuai?
Apakah keselamatan kerja diperhatikan?
Dan apakah setiap persoalan di lapangan dicatat serta ditindaklanjuti?
Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan revitalisasi tidak cukup diukur dari bangunan yang berdiri.
Bangunan harus berkualitas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Proyek pendidikan semestinya tidak berubah menjadi ruang bagi kepentingan jaringan penyedia jasa.
Kepala sekolah membutuhkan dukungan profesional ketika mengelola proyek. Namun, dukungan tersebut harus tetap berada dalam koridor transparansi dan aturan yang berlaku.
Tidak boleh ada kesan bahwa sekolah harus mengikuti konsultan tertentu karena konsultan tersebut diperkenalkan oleh pihak yang memiliki hubungan kelembagaan dengan sekolah.
Sebab ketika rekomendasi datang dari lingkungan birokrasi, bobot psikologisnya dapat berbeda dengan rekomendasi dari masyarakat umum.
Karena itu, mekanisme pemilihan konsultan harus dapat dijelaskan secara terbuka.
Informasi dari warung kopi tidak boleh menjadi vonis.
Obrolan dapat menjadi pintu masuk informasi, tetapi bukan pengganti dokumen.
Nama seseorang yang disebut dalam percakapan tidak otomatis membuktikan keterlibatan.
Begitu pula munculnya konsultan yang sama pada beberapa proyek tidak otomatis membuktikan adanya pengaturan.
Semua harus diuji melalui dokumen, keterangan pihak terkait, dan fakta lapangan.
Dokumen kontrak, mekanisme pemilihan konsultan, nilai pekerjaan, bukti pembayaran, serta hubungan kelembagaan menjadi bagian penting untuk melihat apakah dugaan tersebut memiliki dasar.
Gosip bukan bukti. Bisik-bisik bukan dokumen. Dugaan bukan fakta.
Namun, informasi awal juga tidak semestinya langsung diabaikan.
Tugas jurnalistik justru memastikan apakah informasi tersebut memiliki jejak yang dapat diverifikasi.
Program revitalisasi sekolah menggunakan anggaran publik dan ditujukan untuk kepentingan pendidikan.
Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana prosesnya berlangsung.
Pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemilihan konsultan, posisi pejabat dalam proses tersebut, serta sistem pengawasan terhadap pekerjaan revitalisasi.
Jika seluruh proses berjalan sesuai aturan, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan publik.
Jika terdapat prosedur yang perlu diperbaiki, keterbukaan juga dapat menjadi pintu masuk pembenahan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar mengenai inisial AB atau R.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan proyek pendidikan dengan anggaran puluhan miliar rupiah berjalan melalui proses yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anak-anak di sekolah sedang belajar membaca, berhitung, dan memahami arti benar dan salah.
Maka jangan sampai di luar kelas justru muncul pelajaran berbeda: bahwa proyek publik dapat bergerak melalui koneksi, bisik-bisik, dan pintu belakang.
Warung kopi boleh menjadi tempat cerita bermula. Tetapi kebenaran harus dibuktikan melalui dokumen, prosedur, fakta lapangan, dan pertanggungjawaban. (Tim/**)














