JOMBANG | BANGKIT NUSANTARA NEWS.ID – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, KH. Fahmi Amrullah Hadzik atau Gus Fahmi, mendesak Bupati Jombang segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren.
Menurut Gus Fahmi, penerbitan Perbup menjadi kebutuhan mendesak agar Perda yang telah disahkan DPRD tidak berhenti sebagai produk hukum administratif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi pondok pesantren serta para santri di Kabupaten Jombang.
Pengasuh Pondok Pesantren Putri Tebuireng tersebut menilai, tanpa petunjuk teknis yang jelas, pelaksanaan Perda berpotensi tidak berjalan optimal. Bahkan, regulasi yang telah diperjuangkan melalui lembaga legislatif itu dikhawatirkan hanya menjadi dokumen tanpa dampak konkret bagi masyarakat pesantren.
“Perbup ini wajib segera dibuat. Jangan sampai Perda yang sudah disahkan justru menjadi muspro karena aturan teknis atau petunjuk pelaksanaannya tidak kunjung diterbitkan,” tegas Gus Fahmi saat dikonfirmasi Duta.co di kediamannya, Selasa (17/11/2026).
PERDA SUDAH DISAHKAN, EKSEKUTIF DIMINTA BERGERAK
Gus Fahmi mengibaratkan hubungan antara Perda dan Perbup seperti pelaksanaan ibadah salat yang membutuhkan wudu. Perda merupakan landasan hukum, sedangkan Perbup menjadi pedoman teknis agar ketentuan di dalam regulasi dapat dilaksanakan.
“Kalau mau salat harus wudu. Begitu juga Perda, harus ada Perbup sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. Karena itu, kami berharap Bupati segera menindaklanjuti Perda yang telah dibentuk DPRD. Legislatif sudah membuat regulasi, sekarang menjadi kewajiban eksekutif untuk menyusun aturan teknisnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengesahan Perda bukanlah akhir dari proses pembentukan kebijakan. Pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan penting untuk memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan melalui aturan pelaksana yang jelas.
Dengan demikian, koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jombang menjadi faktor penting agar kebijakan perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan pesantren tidak berhenti pada tataran normatif.
JOMBANG KOTA SANTRI, PESANTREN BUTUH DUKUNGAN NYATA
Menurut Gus Fahmi, keberadaan regulasi tentang pesantren memiliki arti strategis bagi Kabupaten Jombang yang dikenal sebagai Kota Santri.
Pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan pembentukan karakter generasi muda. Lebih dari itu, pesantren juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah, penguatan nilai sosial, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.
Karena itu, keberpihakan pemerintah daerah terhadap pesantren seharusnya diwujudkan melalui kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh lembaga pendidikan dan masyarakat di sekitarnya.
Ia juga menyoroti penguatan perhatian pemerintah terhadap pesantren di tingkat nasional, termasuk pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjadi landasan hukum pengakuan, pemberdayaan, dan pengembangan pesantren di Indonesia.
Gus Fahmi berharap, penguatan kebijakan di tingkat nasional diikuti langkah konkret Pemerintah Kabupaten Jombang. Perda dan Perbup diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat pesantren, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan kelembagaan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat pesantren.
JANGAN BERHENTI PADA PENGESAHAN REGULASI
Gus Fahmi menegaskan, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif tidak boleh berhenti setelah Perda disahkan. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah lanjutan agar regulasi tersebut memiliki daya guna dan dapat dijalankan secara efektif.
Kini, masyarakat pesantren menunggu keseriusan pemerintah daerah dalam menerjemahkan regulasi menjadi program dan kebijakan yang nyata.
“Harapannya, pesantren dan para santri di Jombang tidak hanya mendapat pengakuan melalui regulasi, tetapi juga memperoleh perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah daerah,” pungkasnya.
Desakan PCNU Jombang tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya diukur dari proses pengesahannya, tetapi juga dari pelaksanaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Jombang kini diharapkan memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap Perda Pesantren, termasuk kepastian proses penyusunan dan penerbitan Perbup sebagai aturan pelaksana.













