JOMBANG | BangkitNusantaraNews.id — Pemerintah Kabupaten Jombang bergerak cepat mempersiapkan diri menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan memprioritaskan mitigasi bencana dan stabilitas harga pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat pada periode libur akhir tahun.
Kesiapsiagaan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengamanan Nataru 2025–2026 yang digelar secara daring pada Kamis (11/12/2025).
Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, bersama unsur Forkopimda dan jajaran kepala OPD terkait mengikuti Rakornas dari Jombang Command Center (JCC). Rakornas membahas langkah strategis pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi bencana, pengendalian inflasi, serta kesiapan layanan publik jelang Nataru.
Wabup Salmanudin menegaskan bahwa arahan Mendagri terkait peningkatan kewaspadaan bencana menjadi fokus utama Pemkab Jombang. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang, dan kebakaran yang berpotensi meningkat akibat cuaca ekstrem.
“Menteri Dalam Negeri mengingatkan seluruh daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama menjelang akhir tahun,” ujar Salmanudin.
Selain penguatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pemerintah daerah juga diarahkan untuk melakukan langkah preventif, termasuk pemeriksaan rutin gedung berisiko tinggi kebakaran serta memastikan kelayakan sistem proteksi. Proses perizinan bangunan pun diminta lebih selektif dengan pendekatan penilaian risiko.
Di sektor ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya antisipasi tekanan inflasi menjelang Nataru. Pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan ketat komoditas pangan strategis, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan stok.
“Stabilitas harga sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor. Pemantauan komoditas pangan dan distribusi harus diperkuat,” tambah Salmanudin.
Untuk memastikan respons cepat terhadap potensi kondisi darurat, Mendagri juga mengeluarkan kebijakan larangan kepala daerah bepergian ke luar daerah maupun ke luar negeri hingga 15 Januari 2026.
“Kehadiran pimpinan daerah sangat penting untuk mempercepat pengambilan keputusan saat terjadi situasi mendesak,” jelas Wabup Salmanudin.
Menutup arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi seluruh tingkatan pemerintahan dalam menghadapi periode libur Nataru yang ditandai peningkatan mobilitas masyarakat, kepadatan kawasan wisata, serta potensi gangguan keamanan dan kebencanaan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh pemerintah daerah diinstruksikan segera menyusun Rencana Operasi Terpadu Nataru 2025–2026 yang komprehensif, mencakup aspek pengamanan, kebencanaan, stabilitas pangan, dan kesiapan layanan publik.
“Rencana operasi ini menjadi pedoman bersama agar situasi tetap aman, terkendali, dan kondusif selama Natal dan Tahun Baru,” pungkasnya. (R Hadi S)
