JOMBANG | Bangkit Nusantara News.id – Pemerintah Kabupaten Jombang bergerak cepat memastikan Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Tak ingin bantuan pendidikan salah sasaran, tim gabungan lintas instansi turun langsung ke lapangan melakukan validasi data calon peserta didik, Senin (8/6/2026).
Validasi dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, SH., M.Si., bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang Dra. Wor Windari, M.Si., serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi, ST., MM.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Jombang dalam memastikan program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin benar-benar diterima oleh anak-anak yang membutuhkan, bukan sekadar berdasarkan data administrasi semata.
Sinergi lintas sektor tersebut juga melibatkan camat, perangkat desa, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.
Tim melakukan pencocokan langsung antara Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kondisi riil keluarga calon peserta didik di rumah masing-masing.
Sekdakab Jombang Agus Purnomo menjelaskan, pada tahun ajaran 2026/2027 Kabupaten Jombang memperoleh kuota sebanyak 270 siswa untuk Program Sekolah Rakyat. Kuota tersebut dibagi untuk tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA.
“Alhamdulillah, saat ini data calon peserta didik yang masuk sudah tercatat sebanyak 208 anak untuk jenjang SMA, 203 anak untuk jenjang SMP, dan 66 anak untuk jenjang SD,” ungkap Agus Purnomo.
Menurutnya, validasi lapangan merupakan instruksi langsung Bupati Jombang agar seluruh penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang layak mendapatkan bantuan pendidikan.
“Sesuai perintah Abah Bupati, hari ini kita pastikan di lapangan. Kita cocokkan berdasarkan DTSEN dengan kondisi riil. Semoga dengan adanya Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang ini kita bisa memutus mata rantai kemiskinan yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jombang Agung Hariadi menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan siswa tahun ini menggunakan sistem multi entry dan multi exit sesuai petunjuk Kementerian Sosial.
Artinya, penerimaan peserta didik tidak harus dimulai dari kelas awal pada setiap jenjang. Program ini juga diprioritaskan untuk menjangkau anak terlantar, anak putus sekolah (drop out), anak tidak sekolah, serta keluarga miskin kategori desil 1 dan desil 2 yang membutuhkan intervensi pendidikan.
“Apabila ditemukan keluarga kurang mampu yang belum masuk dalam DTSEN, maka akan dilakukan ground check ulang untuk memastikan kelayakannya,” jelas Agung.
Dalam kegiatan validasi tersebut, tim menyisir sejumlah lokasi di Kecamatan Diwek, di antaranya Dusun Sidodadi Desa Brangkal, Dusun Brodot Desa Brodot, dan Dusun Butuh Desa Pandanwangi.
Kehadiran tim Pemkab Jombang disambut haru oleh sejumlah keluarga calon peserta didik. Bagi mereka, Program Sekolah Rakyat menjadi harapan baru agar anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan meski berada dalam keterbatasan ekonomi.
Salah seorang orang tua calon siswa bahkan tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya saat mengetahui anaknya berpeluang kembali mengenyam pendidikan.
“Bapak Bupati, saya sangat berterima kasih karena anak saya bisa masuk Sekolah Rakyat ini. Alhamdulillah anak saya bisa sekolah kembali dan semoga kelak sukses seperti bapak-bapak yang menolong anak saya hari ini,” ucapnya penuh haru.
Melalui validasi faktual yang melibatkan BPS, Disdikbud, Dinsos, pemerintah kecamatan hingga desa, Pemkab Jombang optimistis Program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi sarana pendidikan gratis, tetapi juga instrumen strategis untuk mengangkat derajat hidup masyarakat dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Program ini sekaligus menjadi bukti bahwa pendidikan tetap menjadi senjata utama dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Jombang. (Nor/red)
