JOMBANG | Bangkit Nusantara News.id – KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin langsung menunjukkan sikap tegas setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmah 2026–2031.
Di hadapan para muktamirin, Gus Kikin menandatangani sekaligus membacakan Kontrak Jam’iyyah, Senin (31/8/2026), di Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Dokumen tersebut menjadi penegasan komitmen, integritas, dan tanggung jawab Gus Kikin dalam menjalankan amanah memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia selama lima tahun mendatang.
“Pagi ini saya telah menandatangani Kontrak Jam’iyyah. Dan untuk lebih jelasnya akan saya bacakan supaya jelas isinya dan maksud yang ada di dalam kontrak ini,” ujar Gus Kikin.
Bukan Sekadar Administrasi
Kontrak Jam’iyyah memuat sejumlah poin penting terkait persyaratan, komitmen etik, serta kewajiban Ketua Umum PBNU.
Gus Kikin menyatakan memiliki rekam jejak kepengurusan di lingkungan NU dan telah memenuhi jenjang kaderisasi PMKNU sesuai ketentuan.
Ia juga menegaskan tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana ketentuan ART NU Pasal 52 ayat 5. Selain itu, Gus Kikin menyatakan tidak menjadi pengurus partai politik maupun organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam satu tahun terakhir.
Ia juga menyatakan tidak pernah mendapatkan sanksi jam’iyyah berupa pembekuan kepengurusan.
Komitmen lainnya adalah menjalankan tugas Ketua Umum PBNU sesuai ketentuan ART NU, menjaga amanah organisasi, mempertahankan keutuhan jam’iyyah, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis.
Gus Kikin juga menyatakan kesediaannya mematuhi kebijakan dan keputusan Rais Aam bersama Pengurus Besar Syuriyah sebagai pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
Siap Terima Sanksi Jika Melanggar
Pernyataan paling tegas disampaikan Gus Kikin pada bagian akhir pembacaan Kontrak Jam’iyyah.
Ia secara terbuka menyatakan siap menerima sanksi organisasi apabila melanggar komitmen yang telah ditandatangani.
“Apabila saya melanggar hal-hal yang saya menyatakan dalam Kontrak Jam’iyyah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,” tegas Gus Kikin.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan baru PBNU tidak hanya berbicara mengenai jabatan, tetapi juga konsekuensi dan pertanggungjawaban terhadap amanah organisasi.
AHWA Tetapkan Gus Kikin
Sebelumnya, Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU Masa Khidmah 2026–2031 melalui musyawarah mufakat.
Penetapan berlangsung di Dalem KH Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriyah.
Anggota AHWA KH Anwar Iskandar menyebut mekanisme tersebut sebagai bagian penting dalam sejarah pemilihan kepengurusan PBNU.
“Dan ini adalah mekanisme yang pertama kita lakukan di dalam pengurusan atau pemilihan kepengurusan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini,” ujar Kiai Anwar saat membacakan berita acara penetapan.
Dengan ditandatanganinya Kontrak Jam’iyyah, babak baru kepemimpinan PBNU resmi dimulai.
Kini tantangannya bukan lagi bagaimana meraih kepemimpinan, tetapi bagaimana membuktikan amanah tersebut dalam kerja nyata.
Sebab tanda tangan telah dibubuhkan, komitmen telah dibacakan, dan amanah telah berada di pundak Gus Kikin.
