Kemelut KPRI Sejahtera, 27 Saksi Sudah Dimintai Keterangan, Penyelamat Aset Jadi Sorotan

Penanganan perkara masih didalami Kejari Jombang. Dokumen SHM, SHGB, dan petok diamankan tim pendamping anggota, sementara angka Rp125 miliar masih membutuhkan verifikasi dan pembuktian.

KAJARI Jombang Dyah Ambarwati, S.H., M.H

JOMBANG | Bangkit Nusantara News.id – Penanganan kemelut Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera Jombang masih bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum. Hingga Rabu (11/11/2026), penyidik telah meminta keterangan 27 saksi dari sejumlah instansi terkait. Namun, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian serius, mengingat persoalan KPRI Sejahtera tidak hanya menyangkut dugaan penyimpangan pengelolaan koperasi, tetapi juga menyangkut nasib aset dan hak ekonomi para anggota.

Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Dyah Ambarwati, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen I Made Deady Permana Putra, S.H., menyampaikan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan dan terus didalami.

“Tidak ada yang kebal hukum. Kami tegaskan bahwa proses pemeriksaan masih terus berjalan dan didalami,” ujar Made Deady saat dikonfirmasi di Kantor Kejari Jombang, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, 27 saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari sejumlah pihak dan lembaga terkait, di antaranya Bank Jatim, Inspektorat, hingga BPKP RI Jawa Timur.

Pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk melengkapi bahan keterangan dan mengumpulkan alat bukti. Kejari juga menegaskan belum dapat menyimpulkan siapa pihak yang bertanggung jawab secara hukum sebelum proses pendalaman selesai.

Kejari Bantah Isu Kedekatan dengan Pengurus

Di tengah proses penanganan perkara, berkembang rumor mengenai dugaan kedekatan khusus salah satu elite pengurus koperasi dengan pihak penegak hukum di Jombang.

Menanggapi isu tersebut, Made Deady menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terjebak dalam rumor yang berkembang di luar. Ia memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional.

“Kami tidak mau menanggapi rumor yang berkembang di luar. Yang jelas, sampai saat ini kami masih bekerja secara profesional, terus mendalami perkara, meminta keterangan dari sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti,” tegasnya.

Kejari meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menuntaskan proses pemeriksaan. Perkembangan perkara, menurutnya, akan disampaikan secara terbuka setelah terdapat hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dr Ahmad Solikhin Ruslie S.H., M.H

Di sisi lain, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Jombang, Dr. H. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H., sebelumnya menyampaikan kritik terhadap lambannya penanganan persoalan KPRI Sejahtera.

Ia menilai, selain mendorong penegakan hukum, penyelamatan aset koperasi harus menjadi prioritas agar kepentingan anggota tidak semakin dirugikan.

Menurut Sholikhin Ruslie, tim penyelamat internal yang telah dibentuk perlu mengambil langkah nyata, bukan sekadar melakukan inventarisasi aset.

“Tim internal itu sudah baik, tapi yang justru lebih baik adalah bagaimana aset-aset yang diduga diselewengkan segera diurus, biar anggota tidak dirugikan,” ujarnya melalui keterangan kepada media ini, Senin (9/11/2026).

Ia juga mengingatkan pentingnya langkah hukum yang tepat dalam mengamankan aset koperasi. Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai mekanisme penyitaan, pengembalian aset, serta perlindungan hak anggota apabila perkara tersebut berkembang ke ranah pidana.

Sholikhin menekankan bahwa tujuan penyelamatan aset harus tetap memperhatikan kepentingan para anggota sebagai pihak yang memiliki hak atas kekayaan koperasi sesuai ketentuan hukum.

Sertifikat Tanah Diamankan dalam Brankas

Sementara itu, Tim Pendamping Anggota KPRI Sejahtera Jombang telah mengamankan sejumlah dokumen kepemilikan aset tanah milik koperasi.

Dokumen yang diamankan meliputi Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), hingga dokumen kepemilikan tanah yang masih berupa petok.

Ketua Tim Pendamping Anggota KPRI Sejahtera Jombang, Sri Surjati, S.S., M.Si., menjelaskan bahwa pembentukan tim tersebut merupakan amanah Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada 1 September 2026.

Tim mendapatkan mandat untuk menggali data, menghimpun informasi, serta menelusuri dokumen yang berkaitan dengan sejarah dan pengelolaan koperasi.

“Sebagai amanah dari rapat anggota luar biasa, tim berupaya menggali data, informasi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi. Hasil pelaksanaan tugas tersebut juga sudah kami sampaikan dalam rapat anggota khusus tanggal 20 Oktober kemarin,” ungkap Sri.

Ia menerangkan, pengamanan dokumen dilakukan bersama pengurus koperasi karena fasilitas penyimpanan di kantor dinilai belum memadai. Untuk menghindari risiko kehilangan atau kerusakan, dokumen-dokumen tersebut dipindahkan dan disimpan di tempat yang lebih aman, yakni dalam brankas.

“Secara fisik sertifikat-sertifikat itu sudah aman. Ada yang berupa SHM, SHGB, bahkan masih ada yang berupa petok,” jelasnya.

Angka Rp125 Miliar Masih Membutuhkan Pembuktian

Persoalan KPRI Sejahtera semakin menyita perhatian setelah muncul angka sekitar Rp125 miliar yang dikaitkan dengan kemelut pengelolaan koperasi.

Sri tidak menampik bahwa angka tersebut merupakan nilai yang besar dan harus menjadi perhatian. Namun, ia menegaskan bahwa penelusuran kondisi aset, keuangan, serta pertanggungjawaban pengelolaan masih membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam.

Artinya, angka tersebut belum dapat diperlakukan sebagai nilai kerugian yang telah terbukti secara hukum.

Menariknya, ketika ditanya mengenai penggunaan jasa appraisal atau penilai independen untuk menghitung nilai aset maupun potensi kerugian koperasi, Sri menyatakan bahwa langkah tersebut belum dilakukan.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya pekerjaan penting yang harus diselesaikan, terutama dalam memastikan nilai riil aset, status kepemilikan, kondisi keuangan, serta potensi kerugian yang dialami anggota.

Transparansi dan Hak Anggota Harus Menjadi Prioritas

Kemelut KPRI Sejahtera Jombang kini menghadirkan dua pekerjaan besar yang harus berjalan secara beriringan: penegakan hukum dan penyelamatan aset koperasi.

Kejaksaan memiliki tanggung jawab mengusut dugaan pelanggaran hukum berdasarkan alat bukti. Sementara itu, pengurus dan tim pendamping anggota perlu memastikan seluruh aset serta dokumen kepemilikan terlindungi dan dapat dipertanggungjawabkan.

DPR, pemerintah daerah, dan pihak terkait juga perlu mendorong transparansi sesuai kewenangan masing-masing agar hak anggota tidak terabaikan.

Publik tentu menunggu bukan sekadar banyaknya saksi yang diperiksa, melainkan kejelasan perkembangan perkara, kepastian kondisi aset, dan pertanggungjawaban pengelolaan koperasi.

Sebab, koperasi dibangun atas dasar kepercayaan dan kebersamaan anggotanya. Ketika kepercayaan itu terguncang, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan pernyataan. Harus ada pembuktian, transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak seluruh anggota. (Pim)

Exit mobile version