Saling Lapor hingga Sama-sama Jadi Tersangka, Perkara Ibu-Ibu di Mojokerto Berakhir Damai Lewat Restorative Justice

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengapresiasi peran advokat Sandy Dolorosa H. dalam memediasi perselisihan yang berujung saling lapor polisi. Perdamaian difasilitasi melalui Oemah Restorative Justice bersama Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto.

Sandy Dolorosa (Batik) dan para pihak

MOJOKERTO | BANGKIT NUSANTARA NEWS.ID  — Perselisihan yang berujung saling lapor polisi hingga kedua pihak berstatus tersangka akhirnya menemui jalan damai. Perkara yang melibatkan sejumlah perempuan tersebut diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif dengan fasilitasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto.

Proses perdamaian berlangsung di Oemah RJ, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, hadir langsung untuk memberikan arahan kepada para pihak yang sebelumnya terlibat perselisihan fisik.

Perkara tersebut bermula dari pertikaian yang berkembang menjadi laporan saling lapor, dengan satu pihak melaporkan dugaan penganiayaan dan pihak lainnya melaporkan dugaan pengeroyokan. Kedua pihak kemudian sama-sama berstatus tersangka.

Melalui pendekatan keadilan restoratif, para pihak difasilitasi untuk mencapai kesepakatan damai sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Ika Puspitasari mengingatkan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan lingkungan usaha di Kota Mojokerto.

Ia menilai konflik fisik yang berujung pada perkara pidana dapat berdampak terhadap aktivitas usaha dan persepsi masyarakat maupun investor terhadap keamanan lingkungan.

“Kota Mojokerto ini kecil dan minim potensi. Bagaimana investor mau berinvestasi kalau pemerintah daerah bersama masyarakat tidak bisa menjamin keamanan, ketertiban, serta kenyamanan dalam orang berusaha?” tegasnya.

Ika secara khusus menyoroti kawasan Kampung Cafe di lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, yang memiliki potensi ekonomi melalui aktivitas kafe dan rumah karaoke.

Menurutnya, pertikaian di lingkungan kerja berisiko mengganggu kenyamanan pengunjung dan merugikan kegiatan ekonomi setempat.

“Kalau ibu-ibu ini terlibat tindak keributan hingga terjadi kekerasan fisik, tentu akan membuat kondisi tempat bekerja menjadi tidak nyaman dan membuat orang lain enggan untuk singgah di kafe atau rumah karaoke,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkepentingan menjaga ketertiban di wilayahnya, termasuk memastikan penyelesaian konflik berlangsung secara damai dan tidak memicu perselisihan baru.

Dalam penyelesaian perkara tersebut, Ika memberikan apresiasi kepada advokat pendamping, Sandy Dolorosa H., S.H., C.ME., C.NNLP., CM.NLP., C.NS., yang disebut berperan menjembatani komunikasi antara para pihak.

Menurut Ika, pendampingan hukum yang mengedepankan dialog dapat membantu membuka jalan penyelesaian perkara secara lebih humanis ketika syarat hukum memungkinkan.

“Saya sangat mengapresiasi advokat Sandy Dolorosa yang sudah menjembatani perkara ini hingga akhirnya bisa didamaikan. Ini adalah bukti nyata peran besar advokat dalam mewujudkan keadilan yang humanis dan harmonis di tengah masyarakat, bukan sekadar mengedepankan ego persidangan,” pujinya.

Apresiasi tersebut menyoroti peran advokat tidak hanya dalam mendampingi klien menghadapi proses hukum, tetapi juga dalam memfasilitasi komunikasi dan mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Dikonfirmasi pada Minggu (25/10/2026), Sandy Dolorosa menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Mojokerto, Kepala Kejaksaan Negeri, serta jajaran penegak hukum yang terlibat dalam fasilitasi perdamaian.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan menjadi faktor penting dalam membuka ruang dialog bagi pihak-pihak yang bersengketa.

“Kesuksesan RJ ini tidak lepas dari sinergi yang luar biasa antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan. Kami sangat berterima kasih atas ruang dialog yang humanis ini, sehingga asas ultimum remedium dapat diterapkan dan pemulihan keadaan bagi para pihak yang berperkara dapat terwujud secara berkeadilan,” tutur Sandy.

Sandy, yang juga tercatat sebagai mediator nonhakim di Pengadilan Negeri Mojokerto, menegaskan bahwa penyelesaian melalui mediasi patut dipertimbangkan apabila sesuai dengan karakter perkara dan ketentuan hukum.

“Saya pribadi paling menghindari untuk memenjarakan orang, karena itu adalah opsi terakhir. Semua permasalahan jauh lebih baik jika diselesaikan di luar persidangan dan melalui jalur mediasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan pandangannya bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus berakhir dengan persidangan, sepanjang penyelesaian di luar pengadilan memang dibenarkan oleh hukum dan tidak mengabaikan hak para pihak.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Nurul Anwar, menjelaskan bahwa pendekatan Restorative Justice memiliki persyaratan dan batasan hukum. Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Kelayakan penerapan RJ harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku, jenis tindak pidana, persyaratan bagi para pihak, serta prosedur persetujuan yang diwajibkan.

Dalam perkara ini, Kejari menyatakan penyelesaian melalui perdamaian dapat difasilitasi berdasarkan penilaian terhadap persyaratan yang diterapkan.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kota Mojokerto, Santoso, menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Setelah dokumen kesepakatan disusun dan disetujui atasan lewat gelar perkara, kepolisian akan menerbitkan SP3 (penghentian penyidikan), dan kejaksaan akan menerbitkan SKP2 (penghentian penuntutan),” jelas Santoso.

Penerbitan dokumen penghentian proses hukum tersebut tetap mengikuti prosedur dan kewenangan masing-masing institusi. Karena itu, kesepakatan damai perlu dibedakan dari penyelesaian administratif dan hukum yang menjadi tindak lanjutnya.

Penyelesaian perkara di Oemah RJ Kelurahan Meri menjadi contoh upaya mempertemukan para pihak yang berselisih melalui dialog dan perdamaian.

Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya menitikberatkan pemulihan keadaan, pertanggungjawaban, serta hubungan sosial yang terganggu akibat suatu perkara. Penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan hukum dan tidak dapat digunakan secara otomatis untuk semua tindak pidana.

Bagi Kota Mojokerto, penyelesaian konflik secara tepat diharapkan dapat membantu menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman.

Peran advokat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menjadi penting dalam memastikan proses perdamaian berlangsung tanpa mengabaikan kepastian hukum maupun hak masing-masing pihak.

Exit mobile version