JOMBANG | Bangkit Nusantara News.id – Program revitalisasi 36 sekolah dasar (SD) di Kabupaten Jombang mulai berjalan. Namun, di tengah pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara, muncul pertanyaan serius mengenai transparansi, independensi sekolah, serta keterlibatan konsultan dalam proyek tersebut.
Sorotan itu muncul setelah adanya informasi mengenai pengenalan konsultan kepada sejumlah sekolah penerima program. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang membantah pernah mengarahkan sekolah menggunakan konsultan tertentu.
Namun, Ahmad Jalalludin, S.T., Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, mengakui pernah memperkenalkan tenaga konsultan kepada sekolah.
Pengakuan tersebut disampaikan Jalal, sapaan Ahmad Jalalludin, saat ditemui tim redaksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Kamis (3/9/2026).
Meski pengakuan tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran maupun benturan kepentingan, posisi pejabat dinas yang memperkenalkan konsultan kepada sekolah penerima program tetap menjadi hal yang layak dijelaskan secara terbuka.
36 SD Masuk Program Revitalisasi
Jalal menjelaskan, sebanyak 36 SD di Kabupaten Jombang telah memperoleh persetujuan pemerintah pusat untuk mengikuti program revitalisasi.
Namun, progres pembangunan di masing-masing sekolah belum seragam. Sebagian disebut telah mencapai sekitar 30 persen, sebagian lainnya baru memulai pekerjaan, bahkan terdapat sekolah yang belum melakukan pekerjaan.
“Untuk proyek revitalisasi sekolah dasar, Kabupaten Jombang mendapatkan 36 sekolah yang sudah disetujui oleh Kemendikbud. Sekarang progresnya berbeda-beda, ada yang sudah sampai 30 persen, ada yang baru mulai, dan ada juga yang belum melakukan pekerjaan,” ujar Jalal.
Perbedaan progres tersebut membuat pengawasan menjadi penting. Sebab, program revitalisasi bukan sekadar membangun atau memperbaiki gedung sekolah, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Swakelola Beri Ruang Sekolah Menentukan Pelaksana
Program revitalisasi tersebut menggunakan mekanisme swakelola.
Menurut Jalal, sekolah dapat bekerja sama dengan masyarakat, termasuk komite sekolah maupun pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang infrastruktur.
“Revitalisasi ini menggunakan sistem swakelola. Jadi pihak sekolah bisa bekerja sama dengan masyarakat, baik dari unsur komite sekolah maupun lainnya yang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang infrastruktur untuk menjadi tim ahli,” katanya.
Dengan mekanisme tersebut, sekolah memiliki posisi penting dalam menentukan pihak yang dilibatkan dalam pekerjaan.
Di sinilah prinsip transparansi menjadi penting.
Jika sekolah memiliki kewenangan memilih pihak pendamping atau tenaga ahli, proses tersebut idealnya berlangsung secara bebas, terbuka dan berdasarkan kebutuhan teknis sekolah.
Dinas Bantah Mengarahkan Konsultan
Ketika ditanya mengenai dugaan pengarahan penggunaan konsultan tertentu, Jalal membantah secara tegas.
“Ndak, ndak ada, Mas. Diknas Jombang tidak ada arahan atau anjuran untuk menggunakan jasa konsultan tertentu. Ndak boleh dinas menganjurkan untuk menggunakan jasa konsultan tertentu. Ndak boleh, Mas,” tegasnya.
Namun, ketika ditanya mengenai informasi bahwa dirinya pernah mengenalkan konsultan kepada sekolah, Jalal membenarkannya.
Menurut dia, pengenalan tersebut dilakukan apabila sekolah tidak memiliki kenalan tenaga konsultan.
“Gini, Mas. Itu saya hanya mengenalkan ke sekolah-sekolah bahwasanya kalau sekolah tidak punya kenalan tenaga konsultan. Jadi kalau pihak sekolah tidak berkenan dan kurang cocok, ya kita tidak memaksa. Semua tergantung sekolahnya, Mas, kan swakelola,” ujarnya.
Jalal juga menegaskan bahwa dirinya melakukan hal tersebut dalam kapasitas pribadi.
“Sekali lagi, itu saya sebagai pribadi, Mas, bukan sebagai Kasi Diknas,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi titik penting yang perlu diperjelas agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara memperkenalkan dan mengarahkan.
Terlebih, pihak yang memperkenalkan merupakan pejabat yang memiliki hubungan kedinasan dengan sekolah penerima program.
Publik Berhak Tahu Siapa Konsultannya
Dalam proyek yang menggunakan anggaran publik, transparansi tidak berhenti pada pertanyaan apakah bangunan selesai atau tidak.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana proses pemilihan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
Beberapa pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka antara lain:
- Siapa konsultan yang diperkenalkan kepada sekolah?
- Apakah konsultan tersebut digunakan oleh sejumlah sekolah penerima program?
- Bagaimana sekolah menentukan konsultan yang dipilih?
- Apakah sekolah bebas memilih konsultan lain?
- Berapa nilai jasa konsultan?
- Apakah honor konsultan tercantum dalam RAB?
- Siapa yang menentukan dan menyetujui pembayaran jasa tersebut?
- Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pekerjaan konsultan?
- Apakah terdapat hubungan kepentingan antara konsultan dengan pihak yang terlibat dalam program?
Pertanyaan tersebut bukan vonis.
Justru keterbukaan diperlukan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
Jika seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan dan tanpa kepentingan tertentu, maka penjelasan terbuka akan menjadi bentuk perlindungan bagi sekolah, dinas maupun konsultan itu sendiri.
Ada Fasilitator dari Perguruan Tinggi di Malang
Selain tenaga konsultan yang dibicarakan dalam konteks pendampingan sekolah, program revitalisasi juga memiliki fasilitator yang ditugaskan pemerintah pusat.
Jalal menyebut fasilitator tersebut bertugas mengawasi jalannya proyek. Untuk Kabupaten Jombang, fasilitator disebut berasal dari salah satu perguruan tinggi di Malang.
“Pihak Kemendikbud menugaskan fasilitator yang bertugas sebagai pengawas jalannya proyek tersebut. Untuk Kabupaten Jombang, fasilitatornya dari salah satu kampus di Malang,” jelasnya.
Keberadaan fasilitator tersebut menjadi salah satu instrumen pengawasan agar pekerjaan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis dan progres yang dilaporkan.
Pencairan Anggaran Dilakukan Bertahap
Dari sisi pembiayaan, Jalal menjelaskan pencairan dilakukan menggunakan sistem termin.
Termin pertama sebesar 70 persen. Sementara 30 persen berikutnya dapat diajukan setelah progres pembangunan mencapai lebih dari 50 persen.
“Pembiayaannya menggunakan sistem termin. Termin pertama 70 persen. Kalau progres pembangunan sudah mencapai 50 persen lebih, pihak sekolah bisa mengajukan pembayaran termin kedua sebesar 30 persen,” terangnya.
Skema tersebut membuat verifikasi progres menjadi sangat penting.
Pertanyaannya, siapa yang mengukur progres fisik? Dokumen apa yang digunakan? Siapa yang melakukan verifikasi? Dan siapa yang menyatakan pekerjaan telah memenuhi syarat untuk pencairan termin berikutnya?
Semua tahapan idealnya memiliki dokumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Material Bekas Juga Perlu Kejelasan
Persoalan material turut menjadi perhatian.
Ketika ditanya mengenai penggunaan material bekas, Jalal menyatakan material yang tercantum dalam RAB pada prinsipnya menggunakan bahan baru.
“Ndak boleh, Mas. Karena RAB-nya kan menggunakan bahan yang baru,” tegasnya.
Namun, ia menyebut kemungkinan penggunaan genteng lama apabila dana yang tersedia tidak mencukupi.
“Kalau soal genteng mungkin bisa memakai genteng yang lama sepanjang dana yang turun tidak mencukupi,” ujarnya.
Pernyataan ini juga membutuhkan penjelasan teknis dan administratif.
Jika RAB mencantumkan material baru, sementara dalam pelaksanaan digunakan material lama, bagaimana mekanisme perubahan tersebut dicatat? Bagaimana kualitas material lama dipastikan? Dan bagaimana perhitungan nilai pekerjaan dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan tersebut penting agar efisiensi tidak berubah menjadi persoalan administrasi maupun kualitas bangunan.
Revitalisasi Jangan Hanya Mengejar Bangunan Jadi
Jalal menjelaskan bahwa revitalisasi memiliki cakupan lebih luas dibandingkan rehabilitasi.
Rehabilitasi merupakan bagian dari revitalisasi, sehingga program tersebut dapat mencakup perbaikan bangunan lama maupun pembangunan bangunan baru.
Karena itu, ukuran keberhasilan program tidak semestinya hanya dilihat dari bangunan yang berdiri atau tampak baru.
Yang lebih penting adalah kesesuaian antara kebutuhan sekolah, perencanaan, spesifikasi teknis, RAB, kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran.
Transparansi Adalah Benteng Kepercayaan Publik
Program revitalisasi 36 SD di Jombang merupakan bagian dari pembangunan fasilitas pendidikan yang menyentuh kepentingan langsung anak-anak dan masyarakat.
Karena itu, proyek tersebut harus dijaga agar tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga bersih secara administrasi dan transparan dalam pengelolaannya.
Pengakuan pejabat dinas bahwa dirinya pernah memperkenalkan konsultan kepada sekolah memang tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pengarahan ataupun pelanggaran.
Namun, justru karena proyek menggunakan uang negara, batas antara sekadar memperkenalkan dan memengaruhi pilihan sekolah harus terang.
Sekolah harus tetap memiliki kebebasan mengambil keputusan. Konsultan harus dipilih berdasarkan kompetensi dan kebutuhan. Anggaran harus terbuka. Progres harus dapat diverifikasi. Dan setiap rupiah harus memiliki jejak pertanggungjawaban.
Sebab, revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek membangun tembok, atap dan ruang kelas. Di dalamnya terdapat uang rakyat dan masa depan pendidikan anak-anak Jombang.
Bangunan bisa selesai dalam hitungan bulan.
Tetapi kepercayaan publik membutuhkan proses yang jauh lebih panjang untuk dibangun—dan bisa runtuh hanya karena satu ruang abu-abu yang tidak dijelaskan. (Tim)
