Pemkab Jombang Perpanjang Kontrak 4.010 PPPK Paruh Waktu

Bupati Warsubi menegaskan komitmen menjaga keberlanjutan kerja PPPK paruh waktu yang memenuhi ketentuan. Pemkab juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan melalui APBD 2027.

Bupati Jombang perpanjang kontrak PPPK paruh waktu

JOMBANG | Bangkit Nusantara News.id – Pemerintah Kabupaten Jombang memperpanjang perjanjian kerja bagi 4.010 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk periode 2026–2027. Penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di Lapangan Pemkab Jombang, Kamis (1/10/2026), dan dihadiri Bupati Jombang Warsubi.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan kinerja aparatur sekaligus mendukung pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jombang, Drs. Anwar, M.KP, menyampaikan bahwa perpanjangan perjanjian kerja tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, dan tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugas.

Dari total 4.029 PPPK paruh waktu yang tercatat, sebanyak tiga orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu, 16 orang memilih tidak memperpanjang perjanjian kerja karena alasan pribadi, antara lain mengembangkan usaha, fokus pada keluarga, dan pindah domisili.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi, S.H., M.Si., menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk tidak memutus perjanjian kerja PPPK paruh waktu yang masih aktif dan memenuhi ketentuan.

“Pemerintah Kabupaten Jombang tidak melakukan pemutusan perjanjian kerja bagi PPPK paruh waktu, kecuali bagi yang memutuskan untuk mengundurkan diri atau tidak memperpanjang masa perjanjian kerjanya,” ujar Warsubi.

Warsubi meminta para pegawai yang telah memperpanjang perjanjian kerja agar terus meningkatkan kualitas kinerja, membangun sinergi, serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas.

Ia menegaskan bahwa keberadaan aparatur pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kedisiplinan, integritas, dan profesionalisme perlu menjadi landasan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik.

“Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian dapat terus meningkatkan kinerja, membangun sinergi, berinovasi, dan berdedikasi dalam mendukung pencapaian visi mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” tambahnya.

Selain keberlanjutan perjanjian kerja, perhatian terhadap kesejahteraan pegawai juga menjadi salah satu agenda Pemkab Jombang.

Warsubi menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Tim Anggaran mengupayakan penambahan alokasi upah dalam APBD Tahun Anggaran 2027, terutama bagi PPPK paruh waktu dengan penerimaan pada batas bawah.

Rencana tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan tetap harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah serta tata kelola anggaran yang akuntabel.

Perpanjangan perjanjian kerja bagi ribuan PPPK paruh waktu ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan tugas pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun, komitmen tersebut juga perlu diiringi pelaksanaan tugas yang disiplin, pengelolaan anggaran yang transparan, serta kebijakan kepegawaian yang sesuai aturan. Dengan sinergi antara pemerintah dan aparatur, pelayanan publik di Kabupaten Jombang diharapkan semakin efektif, efisien, dan berintegritas. (Nor)

Exit mobile version