Terlapor Investasi Umrah MCI Tuban Penuhi Panggilan Polisi, Kuasa Hukum Siapkan Laporan Balik

travel umrah Mutiara Cinta Imani (MCI) Tuban, mendatangi Mapolres Tuba

TUBAN | Bangkit Nusantara News.id – Yasmin, pihak terlapor dalam dugaan perkara investasi travel umrah Mutiara Cinta Imani (MCI) Tuban, mendatangi Mapolres Tuban pada Kamis (8/10/2026) untuk memenuhi panggilan klarifikasi penyidik Satreskrim. Kedatangannya didampingi kuasa hukum, Nur Insyani, S.H.

Menurut pihak kuasa hukum, kehadiran Yasmin merupakan bentuk sikap kooperatif sekaligus upaya menyampaikan keterangan dan fakta dari sudut pandang terlapor terkait aduan yang sedang ditangani kepolisian.

Nur Insyani menegaskan, kliennya telah memberikan keterangan kepada penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Tuban. Ia membantah tuduhan yang dialamatkan kepada Yasmin dan menyebut pihaknya telah menyampaikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.

“Klien kami hadir secara kooperatif memenuhi panggilan klarifikasi dari kepolisian. Kami telah menyampaikan keterangan dan fakta menurut versi klien kami untuk menjelaskan persoalan yang diadukan,” ujar Nur Insyani.

Dalam keterangannya, pihak kuasa hukum juga menyampaikan penjelasan mengenai kewajiban keuangan sejumlah pihak. Terkait Lilis, pihak Yasmin menyebut masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp30,5 juta.

Sementara mengenai Karmi, pihak Yasmin menyatakan persoalan tersebut telah diselesaikan melalui pengembalian uang sebesar Rp20 juta serta pembiayaan ibadah umrah bagi Karmi dan keluarganya.

Keterangan tersebut merupakan klaim dari pihak terlapor dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum atas perkara yang sedang berjalan.

Yasmin dan kuasa hukum, Nur Insyani, S.H.

Selain memenuhi panggilan klarifikasi, tim kuasa hukum menyatakan akan menempuh langkah hukum terkait pemberitaan media daring tertanggal 20 September 2026 yang mereka nilai tidak berimbang dan merugikan nama baik kliennya.

Nur Insyani mengatakan, pihaknya berencana melaporkan pihak-pihak terkait atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurutnya, pemberitaan yang hanya memuat satu sisi keterangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kliennya sebelum persoalan tersebut memperoleh kejelasan hukum.

“Pemberitaan yang tidak komparatif tersebut sangat merugikan nama baik serta keberlangsungan usaha klien kami. Karena itu, kami mempertimbangkan langkah hukum terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran UU ITE,” tegasnya.

Rencana laporan balik tersebut merupakan pernyataan pihak kuasa hukum. Status dan perkembangan hukumnya perlu menunggu informasi resmi dari kepolisian.

Menutup keterangannya, pihak kuasa hukum mengimbau masyarakat dan media untuk menghormati proses penanganan perkara yang berlangsung di Polres Tuban. Ia juga meminta agar informasi yang belum terverifikasi tidak disebarluaskan sebagai fakta yang telah terbukti.

Dalam perkara ini, asas praduga tak bersalah perlu tetap dijunjung. Keterangan dari pihak terlapor maupun pihak lain perlu diuji melalui proses hukum dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Hingga terdapat keterangan resmi lebih lanjut, dugaan perkara investasi umrah MCI Tuban dan rencana laporan balik tersebut masih perlu ditempatkan sebagai informasi berdasarkan pernyataan pihak terlapor dan kuasa hukumnya. (Swd/red)

Exit mobile version