banner 728x90

OPD Mangkir RDP LP2B Jombang, Golkar Dukung Pansus Tata Ruang, PKB Segera Bersikap

Ketidakhadiran sejumlah kepala OPD membuat pembahasan LP2B di Komisi B DPRD Jombang terhenti. Perubahan status lahan hijau menjadi kuning hingga abu-abu turut menjadi sorotan.

Pimred
Andik (Jerse Kuning) dan Kartiyono (Batik)

JOMBANG | Bangkit Nusantara News.id – Ketidakhadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Jombang terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memicu dorongan pembentukan panitia khusus (pansus) tata ruang. Fraksi Golkar menyatakan dukungan, sedangkan Fraksi PKB masih mendalami persoalan tersebut sebelum menentukan sikap resmi.

Persoalan ini bukan sekadar soal kehadiran pejabat dalam forum legislatif. Pembahasan menyangkut kepastian tata ruang, perlindungan lahan pertanian, serta kejelasan perubahan status lahan yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pangan di Kabupaten Jombang.

banner 728x90

Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, Kartiyono, mengatakan anggota fraksinya yang bertugas di Komisi B telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan fraksi.

“Iya, kemarin teman-teman FPKB yang di Komisi B telah melaporkan ke fraksi terkait hal itu. Tentunya fraksi akan mendalami guna menegaskan sikap Fraksi PKB DPRD Jombang, termasuk kemungkinan mengusulkan pembentukan pansus,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Kartiyono menegaskan, Fraksi PKB memandang persoalan tersebut serius dan akan membahas langkah lanjutan melalui rapat internal.

“Sebagai ketua fraksi, saya akan segera menggelar rapat fraksi untuk menentukan sikap, termasuk kemungkinan menginisiasi pansus. Insyaallah minggu depan kami menggelar rapat fraksi untuk menentukan sikap FPKB. Yang jelas, FPKB menganggap ini masalah serius yang tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.

Dukungan lebih tegas datang dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Jombang, H. Andik Basuki Rahmad. Ia menilai pembentukan pansus perlu dipertimbangkan untuk memperjelas persoalan LP2B dan tata ruang wilayah.

Andik menyoroti adanya perubahan status lahan yang menurutnya semula berstatus hijau saat penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW), kemudian berubah menjadi kuning, bahkan abu-abu.

“Pembentukan pansus terkait LP2B memang perlu diperjelas. Kita tahu, tata ruang wilayah di Jombang saat ini menghadapi persoalan serius. Lahan yang semula berstatus hijau saat penetapan Perda RTRW, tiba-tiba berubah menjadi kuning, bahkan abu-abu,” ujarnya.

Menurut Andik, perubahan tersebut membutuhkan penjelasan terbuka dari OPD yang memiliki kewenangan. Dasar hukum, prosedur, dan proses perubahan status lahan perlu diperjelas agar kebijakan tata ruang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dalam RDP Komisi B. Padahal, keterangan pejabat terkait diperlukan agar DPRD memperoleh informasi yang utuh mengenai persoalan tersebut.

“Karena kepala OPD yang diundang tidak hadir dan terkesan menghindari pembahasan, pembentukan pansus perlu dipertimbangkan agar persoalan ini menjadi jelas. Saya sangat setuju jika dibentuk pansus untuk memperjelas persoalan lahan pertanian berkelanjutan di Jombang,” tegasnya.

Pernyataan mengenai kesan menghindari pembahasan tersebut merupakan penilaian Andik. Alasan ketidakhadiran masing-masing kepala OPD masih perlu dikonfirmasi agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.

Perdebatan mengenai status lahan hijau, kuning, hingga abu-abu perlu dijawab melalui dokumen tata ruang dan penjelasan teknis yang dapat diperiksa. Perbedaan warna pada peta tata ruang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Makna setiap warna harus merujuk pada legenda peta, ketentuan zonasi, dan dokumen resmi yang berlaku.

Di sisi lain, perlindungan LP2B memiliki arti penting karena berkaitan dengan keberlanjutan lahan pertanian pangan. Kepastian tata ruang diperlukan agar kepentingan pertanian, pembangunan, investasi, dan kebutuhan masyarakat dapat dikelola sesuai ketentuan.

Karena itu, OPD yang berwenang perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan maupun perubahan status lahan, termasuk apakah perubahan tersebut telah melalui prosedur yang ditentukan.

Dukungan Golkar dan rencana PKB menggelar rapat internal menjadi perkembangan dalam wacana pembentukan pansus. Namun, dukungan politik tersebut belum berarti pansus telah resmi terbentuk.

Pembentukan pansus harus mengikuti mekanisme dan tata tertib DPRD yang berlaku. Keputusan kelembagaan, pengusulan, serta dukungan anggota dewan akan menentukan tindak lanjutnya.

Publik kini menunggu dua hal penting: kejelasan dari pemerintah daerah mengenai persoalan tata ruang dan langkah nyata DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Ketidakhadiran pejabat dalam forum resmi DPRD juga perlu dijelaskan secara terbuka. Jika terdapat kendala yang membuat mereka tidak dapat hadir, keterangan tersebut penting disampaikan agar tidak berkembang menjadi spekulasi.

Pada akhirnya, persoalan LP2B Jombang membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan dukungan pembentukan pansus. Yang diperlukan adalah keterbukaan dokumen, penjelasan teknis yang dapat diuji, serta tindak lanjut sesuai kewenangan agar kepastian tata ruang dan perlindungan lahan pertanian benar-benar terjaga. (Rat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *