JOMBANG | Bangkit Nusantara News.id – Trotoar semestinya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki. Namun, kondisi di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Jombang, memunculkan pertanyaan setelah papan reklame permanen terlihat berdiri di area tepi trotoar, sebagaimana tampak dalam foto yang diterima redaksi.
Keberadaan tiang reklame tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penempatan fasilitas iklan di ruang publik. Apakah lokasinya telah sesuai ketentuan? Apakah izin pemanfaatan ruang jalan telah diterbitkan? Dan instansi mana yang bertanggung jawab melakukan pengawasan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar fasilitas publik tetap berfungsi sebagaimana mestinya, terutama bagi pejalan kaki yang membutuhkan jalur aman, nyaman, dan bebas hambatan.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131 ayat (1), menegaskan hak pejalan kaki atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.
Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) mengatur larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, termasuk fasilitas pejalan kaki. Ketentuan sanksinya diatur lebih lanjut dalam Pasal 275 sesuai bentuk perbuatannya.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan mengatur bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan di luar peruntukannya wajib memperoleh izin serta tidak boleh mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.
Di tingkat daerah, Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame mengatur lokasi, perizinan, larangan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame.
Dengan demikian, keberadaan papan reklame di dekat trotoar perlu diperiksa berdasarkan titik pemasangan, status ruang jalan, dokumen perizinan, dan dampaknya terhadap akses pejalan kaki. Foto yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pemasangan tersebut melanggar hukum.
Keberadaan reklame permanen di ruang publik semestinya dapat dijelaskan melalui dokumen yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Jombang perlu memastikan apakah lokasi tersebut termasuk ruang milik jalan atau berada di atas lahan pribadi, siapa pemegang izin pemasangan, serta apakah konstruksinya memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan.
Instansi yang menangani perizinan reklame, pengelolaan jalan, dan ketertiban umum juga perlu memberikan penjelasan sesuai kewenangannya. Jika pemasangan terbukti menghalangi trotoar atau tidak memenuhi ketentuan, penanganannya perlu dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
Persoalan ini bukan sekadar soal keberadaan papan iklan. Ruang publik harus ditata dengan mengutamakan keselamatan dan hak masyarakat untuk berjalan kaki.
Pembangunan kota yang tertib tidak cukup diukur dari banyaknya jalan yang dibangun atau reklame yang tertata. Kualitas ruang publik juga ditentukan oleh kemudahan masyarakat mengakses trotoar tanpa menghadapi penghalang.
Karena itu, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai legalitas dan kelayakan pemasangan reklame di Jalan Soekarno-Hatta tersebut.
Pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah daerah: apakah papan reklame itu telah memiliki izin yang sesuai, dan apakah penempatannya tetap menjamin fungsi trotoar bagi pejalan kaki?
Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar persoalan tidak berhenti pada polemik, tetapi berlanjut menjadi pemeriksaan yang transparan dan penataan ruang publik yang lebih tertib.
Catatan redaksi: Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari instansi berwenang mengenai status izin dan kepemilikan lahan pada titik reklame yang terlihat dalam foto. Konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan sebelum menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran. (Red)
