TAKALAR, BangkitNusantaraNews.id – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Takalar, Parawangsa, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Takalar atas keberhasilannya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Menurut Parawangsa, predikat WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan bukti nyata bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Takalar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance).
“Opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Parawangsa menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan. Capaian itu merupakan hasil dari proses panjang pembenahan birokrasi, peningkatan disiplin aparatur, serta penguatan etika pelayanan publik yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar.
Ia mengungkapkan sejumlah faktor penting yang dinilai menjadi penopang keberhasilan Takalar meraih opini WTP dari BPK RI.
Transformasi Mental Aparatur
Salah satu faktor utama adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara menuju birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan dinilai semakin meningkat.
Penguatan Integritas dan Etika Birokrasi
Selain itu, nilai kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab aparatur juga mengalami peningkatan signifikan. Aparatur pemerintah semakin memahami pentingnya menjalankan pelayanan publik dan pengelolaan anggaran secara bersih, transparan, serta bebas dari praktik yang bertentangan dengan aturan.
Tertib Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Keberhasilan meraih opini WTP juga tidak lepas dari perbaikan sistem administrasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan yang lebih sistematis dan terukur. Langkah tersebut membuat pengelolaan keuangan daerah mampu memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan BPK RI.
Sinergi dan Pengawasan yang Efektif
Parawangsa juga menilai koordinasi antara pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur pengawasan internal berjalan semakin baik. Sinergi tersebut berperan penting dalam memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, efektif, dan sesuai regulasi.
Komitmen Reformasi Birokrasi
Menurutnya, capaian ini menjadi cerminan kuatnya komitmen pimpinan daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
Meski demikian, Ketua APDESI Takalar mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh berhenti sebagai prestasi seremonial semata. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat desa.
“Prestasi ini harus menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Budaya disiplin, transparansi, akuntabilitas, dan etika birokrasi harus terus dijaga demi kemajuan Kabupaten Takalar dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Parawangsa.
Dengan raihan opini WTP tersebut, Kabupaten Takalar diharapkan semakin mampu membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
