JAKARTA | Bangkit Nusantara News.id – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan penerimaan negara senilai Rp13,24 triliun kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, sebanyak 259.230,73 hektare kawasan hutan hasil penguasaan kembali diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.
Secara keseluruhan, pemerintah menyebut penyelamatan keuangan negara telah mencapai Rp52 triliun, sementara penguasaan kembali kawasan hutan melampaui 6,2 juta hektare.
Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas PKH mencatat penguasaan kembali kawasan dengan rincian sebagai berikut:
- Sektor perkebunan sawit: 6.206.212,14 hektare.
- Sektor pertambangan: 14.633,79 hektare.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan memulihkan penguasaan negara atas kawasan yang menjadi objek penertiban.
Penyerahan hasil penguasaan kembali kepada Kementerian Kehutanan diharapkan memperkuat pengelolaan kawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Presiden Prabowo mengapresiasi kerja jajaran Satgas PKH dalam upaya menjaga aset dan menyelamatkan kekayaan negara.
Presiden juga mengingatkan bahwa penertiban tidak selalu berjalan mudah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat menghadapi perlawanan, tekanan, hingga ancaman dari pihak-pihak yang terdampak penertiban.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penegakan aturan dalam pengelolaan kawasan hutan memerlukan konsistensi, koordinasi antarlembaga, serta proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali kawasan hutan tidak semata-mata diukur dari besarnya angka yang diumumkan. Pengelolaan lanjutan menjadi faktor penting agar hasil penertiban memberikan manfaat nyata.
Dana yang masuk ke kas negara perlu dikelola secara transparan dan akuntabel, sedangkan kawasan yang dikuasai kembali perlu ditata sesuai fungsi, status hukum, dan ketentuan lingkungan.
Pemerintah menempatkan kekayaan negara sebagai modal pembangunan jangka panjang yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, capaian Satgas PKH perlu diikuti pengawasan berkelanjutan agar pemulihan aset negara, perlindungan hutan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat berjalan beriringan. (Red)














