JOMBANG | Bangkit Nusantara News.id – Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai bagian dari agenda strategis nasional dalam memetakan kondisi perekonomian Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si saat membuka secara resmi Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Jombang yang digelar di Hotel Yusro Jombang, Jumat (29/5/2026).
Pembukaan pelatihan ditandai dengan pemukulan gong secara simbolis oleh Bupati Warsubi didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jombang, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang Mouna Sri Wahyuni, S.Si., M.Si. Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen penting yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi riil perekonomian, khususnya sektor non-pertanian. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah selama satu dekade mendatang.
“Kami menyadari keberhasilan sensus ini berada di tangan para petugas lapangan sebagai ujung tombak. Data SE 2026 yang berkualitas akan menjadi landasan perencanaan pembangunan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang,” ujar Warsubi.
Bupati juga memberikan sejumlah pesan kepada para peserta pelatihan. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, kejujuran, dan integritas dalam melakukan pendataan. Petugas diminta tidak melakukan manipulasi data ataupun sekadar memperkirakan informasi tanpa melakukan verifikasi langsung kepada responden.
Selain itu, para petugas diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, bersikap ramah dan santun, serta memanfaatkan pelatihan secara maksimal agar mampu mengoperasikan perangkat pencacahan dengan baik dan benar.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Jombang Mouna Sri Wahyuni menyampaikan bahwa pelaksanaan SE 2026 memiliki arti strategis karena terjadi banyak perubahan dalam struktur ekonomi selama sepuluh tahun terakhir. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan digitalisasi pasca-pandemi serta pertumbuhan pesat sektor ekonomi kreatif dan UMKM di Kabupaten Jombang.
“Data ini bukan sekadar angka di atas kertas. Data adalah kompas kebijakan. Terlebih Kabupaten Jombang sedang menyiapkan kawasan industri baru, sehingga pemetaan ekonomi menjadi sangat penting untuk menentukan intervensi kebijakan dan pemberian insentif usaha yang tepat sasaran,” jelas Mouna.
Ia juga mengingatkan seluruh calon petugas agar mengedepankan integritas selama proses pendataan berlangsung.
“Jaga integritas. Catat apa adanya, bukan ada apanya. Jangan melakukan window dressing atau mengira-ngira data dari balik meja. Datangi responden secara langsung dan gali informasi yang berkualitas dengan komunikasi yang baik serta keramahan khas Kota Santri,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, BPS Kabupaten Jombang menyampaikan apresiasi kepada Polres Jombang dan Kodim Jombang atas dukungan pengamanan bagi para petugas sensus di lapangan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjamin kelancaran dan keamanan proses pendataan di kawasan sentra ekonomi maupun pemukiman warga.
Ketua Panitia Pelatihan, Amat Alamin Wafa, menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Metode pembelajaran yang diterapkan menggunakan sistem hybrid, yakni kombinasi antara Learning Management System (LMS) dan pembelajaran tatap muka.
Pelatihan berlangsung mulai 29 Mei hingga 12 Juni 2026 dengan total peserta sebanyak 1.217 orang yang terbagi ke dalam 48 kelas. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan, kegiatan dibagi menjadi lima gelombang.
“Gelombang pertama yang dibuka hari ini diikuti oleh 255 peserta yang terbagi dalam 10 kelas. Kami berharap pelatihan ini dapat melahirkan petugas lapangan yang kompeten, profesional, dan mampu menghasilkan data berkualitas tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Amat.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan terpercaya sebagai fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang dan Indonesia secara umum. (Nor)
