TULUNGAGUNG | Bangkit Nusantara News.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (9/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan terkait penegakan hukum, transparansi anggaran, reformasi birokrasi, hingga peningkatan pelayanan publik.
Aksi berlangsung dengan membentangkan spanduk besar berisi 11 tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, DPRD, aparat penegak hukum, serta pemerintah pusat. Salah satu tuntutan yang paling mengemuka adalah desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas seluruh dugaan kasus korupsi di Tulungagung tanpa pandang bulu.
Koordinator aksi menegaskan bahwa pasca sejumlah kasus yang pernah menyeret pejabat daerah ke ranah hukum, masyarakat menginginkan adanya kepastian penegakan hukum dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
“Tidak boleh ada lagi praktik yang merugikan rakyat. Semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi harus diproses secara adil dan terbuka,” tegas salah satu orator dalam aksi.
Selain mendesak KPK, massa juga meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, profesional, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
Sorotan lain yang menjadi perhatian massa adalah transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Massa meminta seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga realisasi program pembangunan dapat diakses publik secara terbuka sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung.
Dalam tuntutannya, GEMPAR juga mendesak DPRD Tulungagung agar memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, lembaga legislatif diminta segera menuntaskan pembahasan dan pengesahan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai penting bagi kepentingan masyarakat.
Tak hanya persoalan hukum dan anggaran, massa juga menyoroti berbagai isu pelayanan publik. Di antaranya percepatan penyerapan anggaran pembangunan, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penyelesaian persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hingga perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pemasangan CCTV di sejumlah titik strategis wilayah Tulungagung.
Menurut massa aksi, berbagai persoalan tersebut membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar janji politik maupun wacana administratif. Mereka menilai keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintah menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pihak-pihak terkait demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Tulungagung. (Red/Mlmn)
