JOMBANG | BANGKITNUSANTARANEWS — Perumdam Tirta Kencana Jombang menerima kunjungan kerja Koordinator Wilayah (Korwil) Lima PERPAMSI Jawa Timur, Kamis (22/1/2026). Kunjungan ini menjadi forum strategis antar-BUMD Air Minum untuk membahas tantangan dan arah pengembangan perusahaan di tengah tuntutan peningkatan layanan air minum nasional.
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada pembahasan strategi pengembangan bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), khususnya penguatan selling point produk sebagai upaya meningkatkan kemandirian usaha BUMD Air Minum di Jawa Timur.
Perkuat Sinergi Antar-BUMD Air Minum
Rombongan Korwil Lima PERPAMSI Jatim dipimpin langsung oleh Yani Setiawan, S.H., M.M., selaku Koordinator Wilayah sekaligus Direktur PDAM Kota Kediri.
Dalam sambutannya, Yani Setiawan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk memperkuat kelembagaan dan kinerja BUMD Air Minum.
“Berbagi strategi dan pengalaman nyata antar-BUMD merupakan kebutuhan. Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk mendukung misi Presiden dalam RPJMN, yakni target 30 persen cakupan pelayanan air minum aman secara nasional,” ujarnya.
Ia menilai langkah Perumdam Tirta Kencana Jombang dalam mengembangkan AMDK TIBER (Tirta Berkah) layak menjadi rujukan daerah lain, dengan penyesuaian terhadap potensi dan daya dukung lokal masing-masing.
Paparan Strategi Bisnis hingga Transformasi Digital
Rombongan diterima langsung oleh Direktur Perumdam Tirta Kencana Jombang, Khoirul Hasyim, didampingi jajaran manajerial perusahaan.
Dalam forum diskusi terbuka, Hasyim menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi ruang strategis untuk saling belajar dan memperkuat peran BUMD Air Minum sebagai penyedia layanan publik sekaligus entitas bisnis yang berkelanjutan.
“Kami membuka ruang diskusi seluas-luasnya untuk berbagi strategi pengembangan perusahaan, termasuk tantangan operasional di masing-masing daerah. Tujuannya jelas: mendukung percepatan pelayanan air minum aman 30 persen skala nasional pada 2030,” tegas Hasyim.
Selain membahas selling point AMDK TIBER, diskusi juga mencakup:
Pengembangan Internet of Things (IoT) dalam tata kelola manajerial
Monitoring tekanan jaringan perpipaan
Strategi penurunan Non-Revenue Water (NRW)
Efisiensi energi dan peningkatan performa layanan
TIBER Jadi Model Penguatan Nilai Jual Produk Lokal
Dalam pemaparan di lokasi produksi AMDK TIBER, Hasyim menjelaskan strategi pengembangan usaha yang mencakup:
Penguatan branding produk
Perluasan segmentasi pasar
Strategi komunikasi publik
Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal
Menurutnya, keberhasilan bisnis AMDK tidak semata ditentukan oleh kualitas air, tetapi juga konsistensi tata kelola.
“AMDK bukan hanya soal memproduksi air minum. Yang paling penting adalah membangun kepercayaan publik terhadap kualitas, legalitas, higienitas, dan keberlanjutan usaha. Inilah yang kami bangun melalui TIBER agar menjadi pilihan utama masyarakat Jombang,” jelasnya.
Tinjau Langsung Proses Produksi
Rombongan Korwil Lima PERPAMSI Jatim juga melakukan peninjauan langsung ke unit produksi AMDK TIBER (Tirta Berkah).
Peserta melihat secara detail tahapan produksi, mulai dari:
Pengelolaan air baku
Proses filtrasi dan sterilisasi
Pengisian dan pengemasan akhir
Sistem pengawasan mutu dan standar legalitas
Diskusi intensif berlangsung terkait peralatan produksi, sertifikasi, hingga keberlanjutan bisnis AMDK BUMD.
Apresiasi dan Replikasi Model Pengelolaan
Para peserta memberikan apresiasi atas sistem produksi dan manajemen mutu yang diterapkan Perumdam Tirta Kencana Jombang. Tata kelola yang dijalankan dinilai mampu menjadi model replikasi bagi BUMD Air Minum lain di Jawa Timur.
Korwil Lima PERPAMSI Jatim sendiri terdiri dari tujuh anggota BUMD Air Minum, yakni:
PDAM Kota Kediri
PDAM Kabupaten Kediri
PDAM Kabupaten Blitar
PDAM Kota Blitar
PDAM Kabupaten Nganjuk
PDAM Kabupaten Trenggalek
PDAM Kabupaten Tulungagung
Seluruh perwakilan hadir bersama tim manajerial masing-masing.
Melalui forum ini, Perumdam Tirta Kencana Jombang menegaskan komitmennya sebagai BUMD yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi perubahan, sejalan dengan kebutuhan pelayanan publik modern dan tuntutan kemandirian perusahaan daerah (Nor).
