Jombang | Bangkit Nusantara News.id — Menjelang launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Sabtu (16/08/2026), polemik dugaan rekrutmen titipan di Kabupaten Jombang semakin menjadi perhatian publik. Sejumlah nama pekerja yang sebelumnya sempat viral disebut kembali muncul dan dinyatakan sesuai dengan data daftar karyawan KDKMP yang diterima awak media.
Persiapan launching terlihat mulai dilakukan di sejumlah titik, termasuk pengisian barang kebutuhan toko dan penataan gerai koperasi di wilayah Kecamatan Jogoroto. Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya ada empat KDKMP di Kecamatan Jogoroto yang siap diresmikan. Sementara secara keseluruhan, sekitar 80 KDKMP di Kabupaten Jombang disebut telah siap mengikuti launching serentak.
Salah satu anggota Koramil di Jombang membenarkan adanya agenda launching besar tersebut. Bahkan, informasi yang beredar menyebut Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan peresmian dan launching KDKMP terpusat di Kabupaten Nganjuk.
Di tengah persiapan itu, isu rekrutmen karyawan justru memantik kontroversi. Sejumlah pekerja KDKMP mengaku direkomendasikan oleh pengurus salah satu partai politik dan telah mengikuti pelatihan selama dua hari di Kabupaten Nganjuk sebelum mulai bekerja.
“Terkait gaji kami belum tahu pasti nominalnya, yang jelas kita ikut Agrinas, Pak,” ujar salah satu karyawan KDKMP di Jombang kepada wartawan.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa proses perekrutan tidak sepenuhnya terbuka bagi masyarakat desa setempat. Sebab sebelumnya, daftar rekrutmen yang sempat bocor menunjukkan adanya nama-nama pekerja dari luar desa dengan kolom rekomendasi tertentu yang memicu keresahan warga.
Sejumlah pengawas dan pengurus KDKMP sendiri dikabarkan menyayangkan mekanisme perekrutan yang dinilai tidak transparan. Mereka menilai koperasi desa seharusnya menjadi ruang pemberdayaan masyarakat lokal, bukan justru dipenuhi kepentingan kelompok tertentu.
Masyarakat kini mempertanyakan komitmen program Koperasi Merah Putih yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Jika benar rekrutmen dilakukan berdasarkan titipan dan kedekatan politik, maka semangat koperasi sebagai wadah kesejahteraan anggota dikhawatirkan hanya menjadi slogan tanpa keberpihakan nyata kepada warga desa. (Pim)
