MADIUN | Bangkit Nusantara News.id — Pemerintah Kabupaten Madiun terus memantapkan kesiapan penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Tahun 2026 melalui rapat pleno koordinasi yang digelar di Aula Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Kamis (9/7/2026). Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan efektif sejak hari pertama pelaksanaan.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun Tarnu Ashidiq mewakili Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Arif, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dr. Anis Djaka, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun Wisma Eka Nurcahyanti, serta jajaran Koordinator Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping PKH, dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Madiun.
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas pendidikan, melainkan juga kekompakan seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik.
“MPLS menjadi gerbang awal pembentukan karakter dan adaptasi peserta didik. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus berjalan optimal agar seluruh layanan pendidikan, kesehatan, administrasi, dan pendampingan sosial dapat diberikan secara maksimal sejak hari pertama,” tegasnya.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan investasi negara dalam membangun generasi yang lebih berdaya, sehingga seluruh proses harus dipersiapkan secara matang mulai dari administrasi, pendidikan, kesehatan hingga pendampingan sosial.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tarnu Ashidiq, mengatakan rapat pleno bertujuan menyatukan persepsi seluruh instansi mengenai pembagian tugas selama pelaksanaan MPLS.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara terpadu sehingga pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun berlangsung tertib, aman, dan memberikan pengalaman belajar yang baik bagi para siswa,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun menambahkan bahwa kesiapan tenaga pendidik, penyusunan kurikulum pengenalan lingkungan sekolah, hingga pembinaan karakter menjadi fokus utama selama masa MPLS berlangsung.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan memastikan seluruh layanan kesehatan bagi peserta didik telah dipersiapkan, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun siap mendukung penyediaan data yang diperlukan dalam pengembangan program Sekolah Rakyat secara berkelanjutan.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang diinisiasi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Melalui rapat pleno ini, seluruh perangkat daerah bersama pemerintah pusat menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun dapat menjadi model pelaksanaan yang efektif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pelaksanaan MPLS yang dipersiapkan secara matang diharapkan menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan Sekolah Rakyat sebagai salah satu wajah baru pemerataan pendidikan nasional, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. (Puguh)
